Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Tentang Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK berfungsi mengambil alih peran pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia (untuk sektor perbankan) dan Bapepam-LK (untuk sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank). Lembaga ini bertugas memastikan industri jasa keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, sehat, dan mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, OJK mengawasi tiga sektor utama: Perbankan, Pasar Modal, serta Industri Keuangan Non-Bank (seperti asuransi, multifinance, fintech lending, dana pensiun, dan lainnya). Sebagai lembaga independen, OJK memiliki kewenangan regulasi, pengawasan, pemeriksaan, hingga penegakan hukum di sektor keuangan, termasuk pemberlakuan kebijakan makroprudensial tertentu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. OJK juga menjalankan program literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat semakin melek finansial dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak. Dengan tuntutan perubahan industri yang cepat, OJK terus bertransformasi melalui digitalisasi sistem pengawasan, pengembangan talenta keuangan, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Saat ini OJK sedang membuka Rekrutmen Pendidikan Calon Asisten Manajer (PCAM 9) dan Multi Level Entry (MLE) pada bulan November 2025. Berikut adalah kualifikasi yang dibutuhkan: